Pemerhati Publik Desak Pemkab Aceh Selatan Buka – Bukaan  Ungkap Data Honorer yang Diduga “Siluman”

ACEH SELATAN, Bersuarakita.com – Isu dugaan adanya honorer “siluman” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati publik. Sarbunis, salah seorang pemerhati publik di Tapaktuan, mendesak agar persoalan ini ditindaklanjuti secara transparan dan tidak sekadar dibantah sepihak.

Menurutnya, bantahan yang disampaikan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atas isu honorer tersebut justru semakin memerlukan pembuktian hukum agar publik tidak menduga-duga.

Baca Juga :

Dua Tersangka Sabu di Aceh Selatan Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan

“Kalau memang benar ada atau tidak adanya honorer yang disebut ‘siluman’, maka hal itu harus diusut oleh penegak hukum. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu kebenaran, bukan hanya berdasarkan bantahan,” tegas Sarbunis, Jumat (19/9/2025) pagi

Ia menambahkan, pemerintah daerah wajib membuka data honorer secara transparan agar publik bisa mengawasi. Sebab, keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“BPKD harus membuktikan dengan database resmi, apakah benar nama-nama itu pernah tercatat sebagai honorer di instansi tersebut. Ini bentuk keterbukaan publik yang harus dijunjung tinggi,” ujarnya.

Baca Juga :

Pariwisata Aceh Selatan Kuasai Persaingan Sengit Anugerah Pesona Indonesia Awards 2025

Sarbunis berharap, permasalahan ini tidak hanya menjadi polemik di ruang publik, melainkan benar-benar diselesaikan melalui mekanisme hukum dan audit data yang jelas.

“Ini harapan masyarakat Aceh Selatan, supaya tidak ada lagi ruang bagi dugaan permainan data honorer di masa depan,” pungkas direktur eksekutif  YGHL ini kepada Bersuarakita