Menu
aceh selatan

Nasional

WhatsApp Image 2025-01-21 at 10.20.02_bda02ab5

Optimalisasi Implementasi Instruksi Presiden, DPMG Aceh Selatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tapaktuan Kumpulkan Kepala Desa  

ACEH SELATAN, Bersuarakita.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tapaktuan menggelar acara optimalisasi Pelaksanaan implementasi instruksi Presiden RI nomor 2 Tahun 2021 di aula DPMG komplek perkantoran puncak gemilang , Selasa (21/01/2025) pagi.

“ Hari ini ada pertemuan dengan kepala desa yang ada di Aceh Selatan yang hari ini hadir ke DPMG dalam rangka optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2001, harapan kami untuk semua perangkat desa keucik termasuk Kaur dimasukkan ke dalam anggota BPJS ketenagakerjaan yang selama ini memang sudah berapa tahun perangkat Desa memang sudah masuk ke dalam anggota BPJS Ketenagakerjaan “ Pungkas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Hj. Agustinur, SH

Baca Juga :

Terhempas Ombak Saat Memancing, Warga Tapaktuan Ditemukan Meninggal Dunia

Ia juga, menghimbau kepada semua keucik agar mereka memasukkan semua perangkat desa itu untuk tahun 2025, ini masuk semua keanggota BPJS Ketenagakerjaan ini sangat banyak manfaatnya.

WhatsApp Image 2025-01-21 at 19.15.56_f36fcd26

“ Mereka yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan biaya kematian dan kalau seandainya orang ini sudah masuk anggota BPJS 3 tahun, ada bantuan untuk anak sekolah dua orang, dari TK sampai dengan Perguruan tinggi  bahkan di Aceh Selatan sudah dapat juga beberapa orang yang sudah mendapatkan beasiswa.” kata Agustinur

Sementara itu Kepala Cabang BPJS Ketanagakerjaan Aceh Selatan, Amri Irwansyah, SE.M.M, mengatakan kepaada Bersuarakita.com, kita mengumpulkan seluruh kepala desa yang dari Aceh Selatan tujuan kita untuk optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor 2 Tahun 2021.

Baca Juga :

Suhaida, Tinjau Kondisi Jalan Tani  Gunung Mata Air, Sembari Menikmati Legitnya Durian Samadua

“Alhamdulillah seluruh desa telah terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan harapan kami ke depannya untuk kepesertaan perangkat desa bisa mengupgrade program yang awalnya hanya terdaftar di Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) harapan kami di tahun ini dan kedepannya bisa menaikkan program dengan mengikuti program yang ketiga yaitu Jaminan Hari Tua (JHT),” Ujar Amri  

Sambungnya, selama ini sudah ada beberapa perangkat desa yang mendaftarkan program JHT  tapi hanya terbatas, kemudian harapan kami juga selanjutnya yaitu bagaimana seluruh perangkat desa bisa terdaftar karena selama ini belum seluruhnya termasuk di kepala dusun ataupun Tuhapet baru beberapa desa yang mendaftarkan kepesertaan.

Baca Juga :

Ketua PWI Aceh berharap Pj Bupati Aceh Selatan mengingatkan Oknum Kabid Perdagangan

“ Sebagai informasi juga untuk BPJS Ketenagakerjaan Aceh Selatan di tahun lalu kita telah membayarkan santunan kepada masyarakat yang ada di Aceh Selatan termasuk di dalamnya adalah perangkat desa dan honorer yaitu sebesar Rp. 43 Miliar  itu di tahun 2023 dan ada peningkatan di tahun 2024 itu sejumlah 47 Miliar kemudian beasiswa yang telah kita bayarkan kepada anak yatim dari pekerja yang ada di Aceh Selatan tahun lalu itu sejumlah 58 anak mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi dengan jumlah tenaga kerja itu sebanyak 39 orang.” ungkap kacab BPJS Ketenagakerjaan Tapaktuan 

WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.11.26_785fba60

Ketua PWI Aceh berharap Pj Bupati Aceh Selatan mengingatkan Oknum Kabid Perdagangan

BANDA ACEH, Bersuarakita.com – Pemberitaan yang dilansir sejumlah media tentang pembangunan kanopi pada kios Pujasera di RTH Taman Pala, Desa Pasar, Kecamatan Tapaktuan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menangan (Disdagperinkop dan UKM) Aceh Selatan ditanggapi oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh.

Baca Juga :

Presiden Prabowo Diharapkan Bisa Hadir di HPN 2025 di Kalsel

“Kami perlu menanggapi berita itu karena Kabid Perdagangan Dispagperinkop dan UKM Aceh Selatan, Mahzar yang juga PPTK pada pekerjaan tersebut seperti berburuk sangka kepada wartawan, seolah-olah wartawan bekerja atas dasar like and dislike sehingga mengeluarkan kata-kata kenapa dinas mereka saja yang dikontrol, kan banyak yang lain,” kata Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin menanggapi laporan dari Pengurus PWI Aceh Selatan maupun berita yang sudah tayang di sejumlah media.

Nasir menegaskan, pembangunan kanopi Pujasera Taman Pala Tapaktuan menjadi perhatian masyarakat karena ada hal-hal yang dinilai aneh (kejanggalan), seperti besaran anggaran yang mencapai Rp 840 juta namun bangunannya hanya berupa tenda (kanopi) untuk parkir kendaraan roda dua dan roda empat.

“Bangunan (kanopi) itu bukan untuk tempat pengunjung menikmati makanan dan minuman tetapi untuk tempat parkir kendaraan. Seharusnya kan lebih bermanfaat jika dibangun toilet umum yang memadai di sekitar RTH,” kata seorang warga sebagaimana dikutip media.

Baca Juga :

Ketua PWI Kabupaten Aceh Selatan, Kecam Oknum Kabid Perdagangan Disdagperinkop dan UKM Kabupaten Aceh Selatan terkait ucapanya “Kenapa Dinas Kami Aja Yang Disorot Media Kan Banyak Yang Lain”

Namun, anggapan bahwa bangunan itu untuk lokasi parkir dibantah oleh Kabid Perdagangan yang juga PPTK pada proyek tersebut, Mahzar.

“Bangunan kanopi itu untuk melindungi dari panas, bahannya membrane kayak masjid raya, bukan terpal.  Sumber dana dari DOKA 2024 (Rp 840 juta), itupun belum dibayar,” kata Mahzar.

Dalam penilaian Ketua PWI Aceh, sampai tahap ini wartawan sudah menjalankan tugasnya secara benar, yaitu menerima laporan dari masyarakat dan mengonfirmasikan kepada pejabat terkait.

Baca Juga :

Suhaida, Tinjau Kondisi Jalan Tani  Gunung Mata Air, Sembari Menikmati Legitnya Durian Samadua

Namun, lanjut Nasir yang tidak benar adalah munculnya pertanyaan dari sang pejabat yang terkesan berprasangka buruk kepada wartawan yang menjalankan tugas.

Untuk diketahui, kata Ketua PWI Aceh, wartawan bekerja secara profesional untuk menjawab keingintahuan publik, apalagi terkait proyek yang menggunakan uang negara.

“Karena ada laporan tentang kejanggalan pekerjaan yang dilaksanakan, maka wartawan mengonfirmasikan laporan itu sekaligus memastikan kondisi proyek di lapangan. Soal kenapa yang dikontrol hanya proyek kanopi, itu hanya soal waktu, karena yang lain pun tetap dalam pengawasan,” ujar Nasir.

Baca Juga :

Berlinang Air Mata, Guru Honorer Aceh Selatan Minta Presiden Prabowo Angkat Mereka Jadi PPPK Penuh Waktu

Ketua PWI Aceh berharap Pj Bupati Aceh Selatan bisa mengingatkan pejabat yang terkait dengan urusan publik agar lebih bijak dalam menanggapi setiap persoalan dan menghargai tugas pihak lain, termasuk wartawan yang menjalankan fungsi kontrolnya.[red]

IMG-20250120-WA0028

Presiden Prabowo Diharapkan Bisa Hadir di HPN 2025 di Kalsel

JAKARTA. Bersuarakita.com – Panitia Pelaksana (Panpel) Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 terus mematangkan berbagai persiapan guna memastikan suksesnya kegiatan yang akan berlangsung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), 7-10 Februari 2025.

Ketua Panpel HPN 2025, Raja Parlindungan Pane mengatakan, hingga Senin, 20 Januari 2025 sudah 29 PWI provinsi yang mendaftar menghadiri HPN 2025 di Banjarmasin.

“Acara puncak HPN dijadwalkan berlangsung 9 Februari 2025 dan diharapkan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto,” kata Raja Pane.

Menurut Raja Pane, pihaknya terus mematangkan berbagai agenda HPN 2025. Intinya fokus pada kontribusi PWI untuk memajukan pers nasional dan pembangunan bangsa, termasuk juga pembangunan di Kalsel.

Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane juga melaporkan kepada Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun terkait persiapan acara,  tamu undangan serta surat menyurat ke PWI Provinsi di seluruh Indonesia.

Dikatakan, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih akan diundang dalam kegiatan HPN 2025 di Kalsel terutama yang berkaitan dengan bidang pertanian dan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada rapat yang berlangsung Senin, 20 Januari 2025, hadir tokoh pers dan sesepuh PWI Papua, Abdul Munir yang khusus menyampaikan dukungannya terhadap HPN 2025 yang diselenggarakan PWI Pusat di bawah kepemimpinan Hendry Ch Bangun.

HPN diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari yang merupakan hari lahir PWI.

Oleh karena itu, tambah Abdul Munir, setiap HPN selalu membawa spirit 1946, yakni keberpihakan PWI terhadap wawasan kebangsaan.

“Inilah pesan yang dibawa teman-teman dari Indonesia bagian Timur untuk HPN di Banjarmasin,” katanya.

Anugerah Adinegoro

Rapat melaporkan pula adanya antusiasme dari daerah-daerah, termasuk keikutsertaan wartawan dalam kompetisi bergengsi Anugerah Jurnalistik Adinegoro(AJA) 2024, apalagi kali ini PWI menyediakan hadiah Rp 100 juta per kategori.

Jumlah peserta AJA 2024 meningkat pesat menjadi 519 karya.

Khusus untuk karya jurnalistik kategori audio, pesertanya tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Wartawan mengirimkan karya-karya “in depht news reporting” terkait isu-isu yang sedang menjadi perhatian publik saat ini, seperti dinamika sosial, lingkungan termasuk masalah kesejahteraan petani terkait program cetak sawah, lumbung pangan di Merauke, Papua hingga masalah pinjaman online dan judi online di Aceh.

“Ini menunjukkan pers peduli dengan masalah kebangsaan dan hadir untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya,” demikian Raja Pane.

WhatsApp Image 2025-01-20 at 16.13.28_c2dbb4fb

Resah Prilaku diduga oknum Kacabdin Aceh Selatan, Para Kasek SMA Akan Layangkan Surat Terbuka Kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh

ACEH SELATAN, Bersuarakita.com – Prilaku koruptif, kolutif dan nepotisme (KKN) diduga oknum Kepala Dinas Pendidikan Cabang Aceh Selatan Annadwi mulai terungkap, menyusul kelulusan istrinya berinisial ESP, SP dalam PPPK, baru lalu.

Baca Juga :

Suhaida, Tinjau Kondisi Jalan Tani  Gunung Mata Air, Sembari Menikmati Legitnya Durian Samadua

Bermula kasus kelulusan istrinya itu, sebagian Kepala Sekolah (Kasek) dari 46 SMA negeri dan swasta di wilayah Aceh Selatan, membuka prilaku atasannya sejak menjabat hingga hari ini.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, sebagian Kasek akan membuat surat terbuka yang juga ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.

“Setelah kami buat surat dan melaporkan, dimohon kepada  Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk menindak lanjuti Keresahan kami sebagai Kepala Sekolah  SMA,SMK dan SLB Khusus Sekolah  Negeri dalam Wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan,” kata mereka.

Baca Juga :

Residivis Kasus Narkoba di Aceh Selatan Berulah Lagi, 11 Paket Sabu-Sabu Siap Edar Disita Polisi

Adapun beberapa hal yang diduga dipraktekkan Kacabdin Wilayah Kabupaten Aceh Selatan mulai penempatan Kasek Negeri, mereka harus membayar antara  Rp. 10 s/d 30 Juta dan tergantung besar dan kecil sekolah. Selanjutnya, Kasek wajib menyetor 1 % dari Dana BOS  Langsung ke Kacabdin setiap penarikan termen. Dan, sebanyak 3 % lagi setor ke MKKS yang nanti juga di gunakan oleh Bapak Kacabdin untuk kegiatan operasional dan kegiatan di Kantor Cabdin.

“Demikian pula gaji guru dan tendik kontrak dari bulan Juli-Desember 2023  yang dibayar pada awal tahun 2024, setelah masuk ke rekening penerima diwajibkan  melalui Kasek  untuk menyetor kembali kepada  Kacabdin atau melalui staf Cabdin Farlan Mirza dengan alasan untuk Disdik Aceh,” kata para Kasek.

Kasek  penerima DAK wajib setor 1 % dari dana yang diterima kepada Bapak Kacabdin dengan dalih biaya pengurusan. Dana DAK SMA,dan SLB Aceh selatan tahun 2024 lebih kurang 50.M.

Baca Juga :

Banyak Kendaraan Mobil Dinas Pemkab Aceh Selatan Masih Ditangan Pejabat yang Sudah Purna Tugas

Belakangan terjadi pula praktek KKN, saat  rekrutmen PPPK yang.  tidak transparan sehingga  yang tidak honor pun  bisa  lulus seperti istri Pak Kacab.

“Demikian surat ini kami Sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh,dengan harapan dapat Bapak tindak Lanjuti agar tidak menyebar ke media dan ranah hukum,” sebut surat terbuka itu.

Para Kasek merencanakan akan menembuskan surat kepada  Pj.Gubernur Aceh, Kapolda Aceh,  Kejaksaan Tinggi Aceh  dan  Inspektur Aceh di Banda Aceh

Kepala Dinas Pendidikan Cabang Aceh Selatan Annadwi yang dikonfirmasi wartawan di kantornya, Senin, (20/1), membantah semua yang dituduhkan itu.

“Kalau istri saya, lulus karena sangat dibutuhkan dan dia honorer di sejumlah sekolah,” katanya.

Baca Juga :

Telan Anggaran Ratusan Juta, Pemasangan Tenda Kanopi Pujasera Dimanfaatkan Jadi Lahan Parkir

Menyangkut dengan pemotongan dana dan menerima fee, tidak pernah, kecuali hanya menerima sejumlah uang dengan nilai antara Rp. 200 s/d Rp.500 jika turun ke sekolah bersangkutan.

Tim yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Kongres Dipercepat tersebut dikomandani Ketua Bidang Pengelolaan Aset PWI Pusat, HMU Kurniadi.

PWI Pusat Telah Membentuk Tim Persiapan “Kongres Dipercepat”

 

JAKARTA, Bersuarakita,com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah membentuk tim persiapan kongres yang pelaksanaannya dipercepat atau “Kongres Dipercepat”.

Tim yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Kongres Dipercepat tersebut dikomandani Ketua Bidang Pengelolaan Aset PWI Pusat, HMU Kurniadi.

Baca Juga :

Antisipasi Teknologi Baru, Nezar Patria: Pemerintah Bahas Perpres Pelaksana UU PDP

“Surat Keputuan PWI Pusat tentang pembentukan Tim Persiapan Kongres Dipercepat telah terbit. Saya ditunjuk sebagai ketua dan dibantu empat pengurus lainnya untuk menyelenggarakan Kongres Dipercepat. Kami langsung rapat internal dengan platform zoom meeting,” kata Kurniadi kepada wartawan di Semarang, Jumat, 17 Januari 2025.

Kurniadi memaparkan, Surat Keputusan PWI Nomor 290-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan  tim Kongres PWI ditandatangani Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekretaris Jenderal Iqbal Irsyad pada 24 Desember 2024.

Dalam surat keputusan tersebut, Kurniadi dibantu oleh Ketua Dewan Pakar PWI Pusat Sayid Iskandarsyah selaku Wakil Ketua, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat IGMB Dwikora Putra sebagai Sekretria, Ketua Bidang Pembinaan Daerah M. Harris Sadikin dan Ketua PWI ProvinsI Sumatera Utara Farianda Putra Sinik.

Baca Juga :

Antisipasi Penyakit Mulut Dan Kuku, Novi Rosmita Tinjau Langsung Kandang Ternak Warga

“Tim diberikan tugas untuk menyiapkan seluruh aspek terkait pelaksanaan Kongres termasuk pembentukan panitia, logistik dan teknis pelaksanaan. Selain itu diberikan wewenang untuk menjalin komunikasi dan negosiasi dengan pihak internal maupun eksternal,” kata Kurniadi.[red]

Antisipasi Teknologi Baru, Nezar Patria: Pemerintah Bahas Perpres Pelaksana UU PDP

Antisipasi Teknologi Baru, Nezar Patria: Pemerintah Bahas Perpres Pelaksana UU PDP

JAKARTA, Bersuarakita.com – Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan saat ini penyusunan peraturan pelaksana dilakukan dengan cermat agar mampu menjawab tantangan keamanan siber dan teknologi baru.

Baca Juga :

Antisipasi Penyakit Mulut Dan Kuku, Novi Rosmita Tinjau Langsung Kandang Ternak Warga


“Lagi harmonisasi beberapa pasal dibahas setiap hari. Ada 216 pasal kalau nggak salah. Dan di Perpres itu ada beberapa tambahan penting terutama yang mencakup tentang cyber security (keamanan siber) dan juga emerging technologies (teknologi baru),” jelasnya dalam Sosialisasi Pedoman Pelindungan Data Pribadi di Industri Fintech “Memperkuat Pelindungan Data Pribadi di Industri Fintech, Sosialisasi dan Diskusi Implementasi Pedoman PDP” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (16/01/2025).  

Nezar Patria menyatakan saat ini pembahasan Perpres sebagai pelaksana UU PDP tengah berlangsung. Menurutnya, Perpres ini akan menjadi landasan penting untuk memperkuat pelindungan data pribadi, terutama di sektor yang berkembang pesat seperti fintech.
“Perpres itu sedang dibahas di Kementerian Hukum. Kita harapkan setidaknya di Minggu ke-4 bulan Februari mudah-mudahan Perpres itu sudah selesai diharmonisasi,” ungkapnya.

 Baca Juga :

Banyak Kendaraan Mobil Dinas Pemkab Aceh Selatan Masih Ditangan Pejabat yang Sudah Purna Tugas

Kementerian Komdigi juga terus melakukan edukasi dan kesadaran publik berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lain, perusahaan swasta, startup, akademisi, dan masyarakat. Menurut Nezar Patria, upaya ini diambil untuk menggabungkan sumberdaya, keahlian, dan jaringan yang luas, agar dapat mempercepat implementasi PDP di berbagai sektor.

“Kementerian kami Komdigi bertanggung jawab dalam menyusun Peraturan pelaksana undang-undang PDP yang lebih detail dan teknis. Peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas bagi organisasi, pelaku usaha, masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sudah diatur,” ungkapnya.

Selain itu, Kementerian Komdigi juga menyiapkan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia di bidang pelindungan data pribadi. Menurut Nezar Patria, Kementerian Komdigi akan melaksanakan bimbingan teknis kesiapan implementasi PDP bagi badan publik.

“Lalu juga ada pendampingan implementasi PDP melalui audiensi, serta workshop PDP level up, pembekalan praktik PDP di sektor privat,” tuturnya.

Nezar Patria mengapresiasi peran Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam menyosialisasikan pedoman pelindungan data pribadi. Menurutnya, inisiatif ini menjadi momentum strategis untuk membangun ekosistem fintech yang aman, inovatif, dan inklusif. 

Baca Juga :

Suhaida: Tenaga Kesehatan Honorer Garda Terdepan yang Harus Diprioritaskan


“Kami memberikan apresiasi yang tinggi dari Komdigi atas inisiatif AFTECH ini, karena membahas satu topik yang sangat strategis,” ungkapnya.

Wamenkomdigi Nezar Patria mengajak semua pihak untuk menjadikan pelindungan data pribadi sebagai fondasi masa depan digital Indonesia.

“Melalui peningkatan kesadaran, pemahaman dan mengidentifikasikan solusi terhadap berbagai tantangan dan problem yang ada, serta menciptakan kesepahaman bersama. Saya optimis bahwa industri fintech Indonesia mampu menghadapi tantangan teknologi dengan baik,” tuturnya.

Sumber : Biro Humas Kementerian Komdigi

 

Berlinang Air Mata, Guru Honorer Aceh Selatan Minta Presiden Prabowo Angkat Mereka Jadi PPPK Penuh Waktu

Berlinang Air Mata, Guru Honorer Aceh Selatan Minta Presiden Prabowo Angkat Mereka Jadi PPPK Penuh Waktu

ACEH SELATAN, Bersuarakita.com – Belum sampe sepekan Gedung DPRK Aceh Selatan digeruduk massa honorer Nakes, hari ini kembali didatangi oleh ribuan Honorer Guru, Teknis, Operator, Jumat (17/1/2025).

Ribuan massa honorer mendatangi Kantor DPRK Aceh Selatan untuk membuat aksi memintak aspirasinya disampaikan ke Presiden, DPR RI, Pemerintah Daerah untuk diberikan hak-hak mereka dalam pengangkatan PPPK penuh waktu bukan paruh waktu.

“Tolong……dan tolong…..kami para Honorer ini Pak Presiden, angkat kami jadi PPPK kami bekerja sudah puluhan tahun, bahkan umur kami ada yang sudah lebih dari 50 tahun, kami berharap disisa umur kami ini kami sudah diangkat, karena banyak diluaran sana yang sudah menjadi Pejabat, Polisi, TNI dari semua kalangan sudah berhasil karena jasa seorang guru, hari ini kami guru meminta sedikit dihargai untuk pengangkatan PPPK apa itu tidak bisa dipenuhi, tolong kami bapak pimpinan…..!! seruan massa honorer melontar sambil keluar deraian air mata.

Baca Juga :

Suhaida: Tenaga Kesehatan Honorer Garda Terdepan yang Harus Diprioritaskan

Salah seorang Guru Honorer dari SD Keumumu, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan Farida S.Pd (48) menyampaikan kepada awak media, dirinya sudah berhonor 20 tahun lebih dan tidak pernah digaji, namun sedikit perhatian dari Kepala Sekolah maka kami ada yang diberikan perbulan 300 RB, ada yang 200 RB bahkan ada yang 50 RB perbulan, katanya.

WhatsApp Image 2025-01-17 at 12.52.15_5939a274

“Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dengan kerendahan hati angkatlah kami ini menjadi pegawai PPPK, jika bapak meminta kami nilai yang tinggi mungkin kami tidak bisa berikan karena skil kami terbatas disebabkan faktor umur kami yang sudah tua ini, namun kami memohon kepada bapak Presiden, tidak ada presiden jika tidak ada seorang guru”, mohonnya dengan deraian air mata.

Ia berharap Presiden Prabowo tidak menunda-nunda atas permintaan mereka sampaikan, dengan mengangkat tangan 10 jari Agar harapan mereka dikabulkan. Untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Baca Juga :

Memacu Adrenalin, Menikmati Derasnya Arus Sungai Krueng Kluet di Aceh Selatan

Dalam orasi massa honorer ada enam poin tuntutan yakni, Prioritaskan untuk Tenaga Honorer Teknis Guru maupun Operator Sekolah yang terdata di Database BKN agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

 

Mohon untuk tenaga honorer teknis guru dan operator sekolah yang belum terdata dalam database BKN untuk dilakukan pendataan ulang agar masuk ke dalam database BKN khusus honorer yang belum terdata di BKN mohon kepada Pimpinan Daerah untuk menganggarkan di DPA untuk pengangkatan PPPK penuh waktu khusus untuk tenaga honorer.

Kepada Pimpinan Daerah Untuk menganggarkan gaji khusus tenaga honorer teknis guru operator sekolah maupun P3K mohon kepada ketua DPRK agar dapat menyampaikan aspirasi tenaga honorer ini secara bertatap muka langsung dengan Pemerintah Pusat yaitu kepada DPR RI Kementerian, Menpan RB Badan Kepegawaian BKN, Kementerian Dalam Negeri panitia seleksi nasional dan jangan coba -coba ada  penerimaan tenaga honorer baru tahun 2005, serta tolak penerimaan CPNS di tahun 2005.

Mirisnya lagi, Andri (34) Guru Honorer Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia menyampaikan ia sudah mengabdi selama 20 Tahun lebih juga tidak mendapatkan keadilan dari Pemerintah Daerah, sementara Kawan-kawan yang bersamaan dengannya sudah banyak yang lewat, malah ia sendiri yang tertinggal tidak dilewatkan dengan alasan tidak ada uang.

Baca Juga :

Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum yang Telah Inkracht

“Dimana hati nurani Pemerintah Daerah, kepada Dewan terhormat tolong sampaikan penderitaan saya ini kepada bapak Bupati dan yang diatasnya, liat kami para honorer Aceh Selatan ini bekerja siang dan malam untuk kepentingan negara dengan meninggalkan anak dan istri tetapi hanya digaji 50 ribu setiap bulannya, dimana letak hebatnya Aceh Selatan ini, sementara kami disebut penerang dalam kegelapan”, teriaknya sambil meronta-ronta.

 

Kemudian, Ketua DPRK Aceh Selatan Resma Mishul Azwa menanggapi hal ini, kita  ketahui bahwa penderitaan para honorer semua kami ikut merasakannya karena di antara bapak ibu semua ada juga saudara-saudara kami dan  semua ini adalah merupakan bagian dari masyarakat Aceh Selatan yang mana kami anggota DPRK Aceh Selatan dipilih oleh rakyat dan dipilih oleh masyarakat.

 

Maka DPRK Aceh Selatan tetap memberikan support dan dukungan  sekaligus memotivasi untuk para honorer  semua baik dari guru, teknis dan operator

Suhaida: Tenaga Kesehatan Honorer Garda Terdepan yang Harus Diprioritaskan

Suhaida: Tenaga Kesehatan Honorer Garda Terdepan yang Harus Diprioritaskan

ACEH SELATAN, Bersuarakita.com  – Anggota Komisi II DPRK Aceh Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Suhaida, menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. “Sebagai wakil rakyat, saya terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Saya dipilih oleh masyarakat, dan nakes adalah bagian dari masyarakat yang telah berjuang tanpa lelah untuk kesehatan kita semua,” tegas Suhaida. Selasa (14/01/2025)

Suara hati para tenaga kesehatan (nakes) honorer Aceh Selatan kian menggema. Mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi kini menuntut kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, keterbatasan formasi yang hanya membuka peluang bagi sekitar 27 orang membuat banyak nakes terancam tidak tertampung.

Baca Juga :

Srikandi Aceh Selatan, Suhaida, Prihatin Kondisi Keuangan Aceh Selatan

Menurut Suhaida, para nakes yang telah mengabdi selama 5 hingga 20 tahun seharusnya menjadi prioritas dalam setiap penerimaan formasi PPPK. Namun, kenyataannya, sebagian besar nakes honorer, terutama yang bekerja di rumah sakit di bawah BLUD, bahkan tidak terdaftar dalam database. Mereka harus bersaing dengan pelamar baru pada seleksi tahap kedua.

“Kita menyayangkan, nakes honorer hanya menerima upah dari jasa layanan JKN BPJS, tanpa ada alokasi anggaran khusus untuk mereka. Jasa yang mereka terima pun hanya sekitar Rp300 ribu per bulan. Belum lagi, jasa nonkapitasi yang sudah tidak terbayar sejak Agustus 2024. Padahal BPJS telah membayarkan melalui Pemda,” ungkapnya.

Baca Juga :

Peduli Korban Banjir Anggota DPRK Aceh Selatan Suhaida Serahkan Bantuan

 

Keterbatasan anggaran daerah yang harus menanggung gaji PPPK menjadi salah satu kendala utama. Suhaida berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap nasib para nakes honorer yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di puskesmas.

“Sekitar 80 persen pekerja di puskesmas adalah tenaga honorer. Tanpa mereka, pelayanan kesehatan di puskesmas akan lumpuh total,” ujarnya dengan nada prihatin.

Selain menghadapi tekanan pekerjaan, kehidupan pribadi para nakes yang bekerja di BLUD juga dipenuhi dengan pengorbanan besar. Banyak di antara mereka harus meninggalkan keluarga, bahkan mengabaikan kondisi anak-anak yang sedang sakit, demi menjalankan tugas mulia melayani masyarakat.

Baca Juga :

Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum yang Telah Inkracht

“Bekerja di shift malam adalah tantangan tersendiri, tetapi mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab meskipun harus menomorduakan kepentingan pribadi,” tambah Suhaida.

Namun, apa balasan yang diterima oleh para nakes atas pengabdian mereka? Kesejahteraan mereka masih jauh dari layak. Upah rendah, keterbatasan anggaran, dan minimnya perhatian menjadi gambaran nyata perjuangan mereka.

“Inilah hasil yang diterima para nakes—pengabdian besar tanpa penghargaan setimpal. Ini adalah ironi yang harus segera diatasi. Nasib mereka butuh perhatian serius dari pemerintah,” pungkas Suhaida dengan penuh harap.

Baca Juga :

Telan Anggaran Ratusan Juta, Pemasangan Tenda Kanopi Pujasera Dimanfaatkan Jadi Lahan Parkir

“Saya harap pemerintah segera menemukan solusi agar mereka yang telah mengabdi ini mendapatkan penghargaan yang layak. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga berkorban demi kesehatan masyarakat Aceh Selatan,” pungkas Suhaida dengan penuh harap.

WhatsApp Image 2025-01-16 at 13.34.09_53157e05

Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Musnahkan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum yang Telah Inkracht

ACEH SELATAN, Bersuarakita.com – Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht)  bertempat di Halaman Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan. Kamis (16/01/2025) pagi.

Baca Juga :

Telan Anggaran Ratusan Juta, Pemasangan Tenda Kanopi Pujasera Dimanfaatkan Jadi Lahan Parkir

Pemusnahan Barang Bukti disaksikan oleh tamu undangan yang hadir, diantaranya Danramil Kec. Bakongan, Kapolsek Kecamatan Bakongan, Camat  Bakongan, Babinsa Keude Bakongan, KTU Puskesmas  Bakongan, tokoh masyarakat setempat, dan seluruh Pegawai CKN Aceh Selatan di Bakongan.

Barang Bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan ini terdiri atas,71 bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas warna putih sisa dari yang telah disisihkan dengan berat netto 134,29 gram, 1 bungkus narkotika jenis ganja yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 12,09 gram, 1 buah tas samping warna hitam tempat penyimpanan narkotika jenis ganja, 1 buah handphone Android merk Samsung warna hitam,10 batang utuh narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 340 gram dan 20 batang utuh Narkotika jenis Ganja sisa dari yang telah disisihkan yang terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun yang bersifat mengering dan menyusut dengan berat netto 4.350 gram.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Bakongan, Mohamad Rizky, S.H., M.H. menyampaikan, pemusnahan barang bukti hari ini merupakan wujud komitmen kami dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk narkotika.

Baca Juga :

Seorang Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Mobil Penumpang, Ditangkap Satreskrim Polres Aceh Selatan

“Barang bukti ini merupakan hasil penyelesaian perkara yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Kami harap kegiatan ini menjadi pengingat betapa berbahayanya penyalahgunaan narkoba bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Kami juga mengapresiasi kerja sama dari semua pihak yang telah mendukung proses hukum hingga tahap ini, termasuk aparat keamanan, perangkat desa, dan tokoh Masyarakat,” Pungkas Mohamad Rizky

Sambungnya, Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar di tempat yang telah disediakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para tamu undangan yang hadir. Acara berlangsung dengan lancar sebagai salah satu upaya nyata melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkotika. [red]

Digitalisasi Jadikan Prangko Lebih Interaktif

Meutya Hafid: Digitalisasi Jadikan Prangko Lebih Interaktif

JAKARTA, Bersuarakita.com– Kementerian Komunikasi dan Digital menghadirkan inovasi baru dalam dunia Filateli Indonesia dengan meluncurkan e-Katalog Prangko 2025. Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan e-Katalog Prangko merupakan bagian penting penerapan tata kelola modern, memberikan akses lebih transparan dan informatif kepada publik.

“Hari ini dengan bangga kami meluncurkan e-katalog Prangko 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menghadirkan inovasi prangko digital berbasis Non-Fungible Token (NFT) dan Augmented Reality (AR),” tuturnya di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Meutya Hafid menjelaskan transformasi prangko menjadi fokus utama Kementerian Komdigi untuk menjawab tantangan di era digital. Dengan teknologi NFT dan AR, prangko tidak hanya menjadi benda koleksi tapi juga menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih modern.

“Transformasi ini memperkuat peran prangko sebagai simbol budaya yang dinamis tanpa meninggalkan esensinya sebagai alat pembayaran resmi untuk layanan pos,” ungkapnya.

Menurut Meutya, prangko telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai media yang merekam peristiwa penting dari budaya hingga flora dan fauna. Selain itu, prangko juga memiliki nilai historis dan budaya yang tidak tergantikan.

“Namun di era digital ini kita dihadapkan pada tantangan besar yaitu bagaimana menjadikan prangko tetap relevan dan juga tetap menarik, terutama untuk generasi muda yang hidup di tengah kemajuan teknologi.

Dalam e-katalog Prangko 2025, masyarakat bisa melihat desain awal setiap prangko, media pencetakan, hingga narasi yang melatarbelakangi. Meutya menilai melalui langkah tersebut, peran prangko masih sangat relevan.

“Kami ingin memastikan bahwa prangko tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus tetap membawa pesan budaya Indonesia ke dunia internasional,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menkomdigi Meutya Hafid mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan e-Katalog Prangko 2025. Meutya berharap inovasi tersebut dapat memperkuat industri Filateli Indonesia dan menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus menjaga warisan budaya bangsa.

“Mari bersama-sama kita jadikan prangko sebagai simbol sejarah, budaya, dan inovasi yang tetap relevan di era transformasi digital,” imbuhnya.

Sumber: Biro Humas Kementerian Komdigi

 

«‹ 9 10 11 12›»